43 Pengertian Hukum Menurut Para Ahli, Tujuan Hukum, LENGKAP!

Pengertian Hukum

Pengertian hukum merupakan suatu sistem yang terpenting dalam pelaksanaan rangkaian kekuasaan kelembagaan. Administratif hukum dipakai untuk meninjau kembali keputusan pemerintah, sementara hukum internasional yaitu hukum yang mengatur persoalan antara negara berdaulat dalam berbagai kegiatan seperti tindakan militer atau perdagangan lingkungan peraturan. filsuf Aristotle menyatakan "Sebuah supremasi hukum akan jauh lebih baik dibandingkan dengan peraturan-peraturan tirani yang merajalela."

Sampai saat ini, belum ada kesepahaman dari para ahli tentang pengertian hukum. Sudah banyak para ahli serta sarjana hukum yang memberikan definisi hukum, namun belum ada yang mampu memberikan pengertian hukum yang dapat diterima oleh semua orang. Ketiadaan adanya definisi hukum yang dapat diterima oleh semua pihak pada gilirannya dapat memutasi adanya permasalahan tentang ketidaksepahaman dalam definisi atau pengertian hukum menjadi mungkinkah hukum dapat didefinisikan atau mungkinkah membuat definisi hukum? Lalu berkembang lagi menjadi perlukah mendefinisikan hukum?

Ketiadaan pengertian hukum jelas menjadi suatu kendala bagi yang baru saja ingin mempelajari lebih dalam ilmu hukum. Tentu saja pemahaman awal seperti pengertian hukum secara umum sebelum memulai dalam mempelajari apa itu hukum dengan macam-macam aspeknya. Bagi masyarakat awam, pengertian hukum bukanlah hal yang penting penting. Yang terpenting adalah penegakannya serta perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat. Akan tetapi, bagi mereka yang mendalami soal hukum, tentu perlu mengetahui pengertian hukum terlebih dahulu. Pada umumnya, rumusan pengertian hukum setidaknya mengandung unsur-unsur hukum sebagai berikut :

1. Hukum mengatur tingkah laku atau tindakan manusia dalam masyarakat. Peraturan berisikan perintah dan larangan untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Hal ini dimaksudkan untuk mengatur perilaku manusia agar tidak bersinggungan dan merugikan kepentingan umum.
2. Peraturan hukum ditetapkan oleh suatu badan atau lembaga yang berwenang. Peraturan hukum tidak dibuat oleh semua orang melainkan oleh badan atau lembaga yang memiliki kewenangan dalam menetapkan aturan yang sifatnya mengikat bagi masyarakat.
3. Penegakan aturan hukum memiliki sifat memaksa. Peraturan hukum dibuat tidak untuk dilanggar melainkan untuk dipatuhi. Terdapat aparat berwenang guna menegakkan dan mengawasi hukum yang berlaku sekalipun dengan tindakan represif. Namun, terdapat pula norma hukum yang bersifat melengkapi.
4. Hukum mempunyai sanksi dan setiap perbuatan atau pelanggaran yang melawan hukum akan dikenakan sanksi tegas. Sanksi yang diberikan juga diatur dalam peraturan hukum.

Pengertian hukum yaitu merupakan peraturan yang isinya berupa norma serta sanksi yang dibuat dengan tujuan guna mengatur tingkah laku manusia, mencegah terjadinya kekacauan, menjaga ketertiban, dan keadilan. Tujuan hukum mempunyai tugas untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat luas. Oleh karena itu, masyarat berhak untuk memperoleh pembelaan didepan hukum. Dalam arti lain, hukum dapat diartikan sebagai ketetapan, ketentuan, atau peraturan tertulis ataupun tidak tertulis guna mengatur kehidupan masyarakat serta menyediakan sanksi bagi orang yang melanggar hukum.

Hukum dapat dibagi sebagai berikut:
1) Hukum berdasarkan bentuknya : Hukum tertulis serta tidak tertulis.
2) Hukum berdasarkan wilayah berlakunya : Hukum lokal, nasional, dan internasional.
3) Hukum berdasarkan fungsinya : Hukum materil dan formal.
4) Hukum berdasarkan waktunya : Ius Constitutum, Ius Constituendum, dan Lex naturalis/Hukum Alam.
5) Hukum berdasarkan isinya : Hukum publik, antar waktu, dan private. Hukum publik dibagi menjadi Hukum Administrasi Negara, Hukum Acara, Hukum Pidana, serta dan Hukum Tata Negara. Sedangkan Hukum Privat sendiri dibagi menjadi Hukum Waris, Hukum Pribadi, Hukum Kekayaan, dan Hukum Keluarga.
6) Hukum berdasarkan pribadi : Hukum satu golongan, Hukum Antar golongan, serta hukum semua golongan.
7) Hukum Berdasarkan wujudnya : Hukum Obyektif dan Subyektif.
8) Hukum Berdasarkan sifatnya : Hukum yang bersifat memaksa serta hukum yang mengatur.

Untuk lebih jelasnya, berikut pengertian hukum menurut para ahli.

Pengertian Hukum Menurut Para Ahli

1. E. Utrecht
Pengertian hukum adalah sekumpulan petunjuk hidup yang isinya tentang aturan tata tertib dalam kehidupan bermasyarakat serta mempunyai sifat mengikat dan harus ditaati oleh masyarakat yang bersangkutan, apabila ada orang yang melanggar aturan tersebut maka dapat sanksi dari pemerintah yang bersangkutan.

2. A. Ridwan Halim
Pengertian Hukum menurut A. Ridwan halim ialah berbagai peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang berlaku, diakui, serta ditaati oleh masyarakat sebagai peraturan yang harus diaati dalam kehidupan bermasyarakat.

3. Sunaryati Hartono
Hukum tidak menyangkut kehidupan pribadi seseorang, namun mengatur dan menyangkut aktivitas-aktivitas manusia dalam hubungannya dengan manusia lain, hukum akan mengatur kegiatan-kegiatan manusia atau aktivitasnya dalam kehidupan bermasyarakat.

4. J. Van Apeldoorn
Pengertian hukum menurut J. Van Apeldoorn bahwa sulit atau tidak memungkinkan untuk memberikan definisi hukum secara pasti dan juga sesuai dengan kenyataan, karena hukum sangat luas aturan yang dicakupnya. Hanya pada tujuan hukum yang mengatur pergaulan hidup secara damai.

5. Soejono Soekanto
Pengertian hukum menurut Soejono Soekanto yaitu sebagia berikut :
1) Hukum sebagai ilmu pengetahuan : karena hukum tersusun atas dasar kekuatan penilaian.
2) Hukum sebagai disiplin : karena satu sistem ajaran atau gejala-gejala yang dihadapi.
3) Hukum sebagai kaidah : karena menjadi pedoman mengenai perilaku atau sikap manusia yang diharapkan.
4) Hukum sebagai badan hukum : karena terstruktur serta melalui lembaga pemerintah khusus.
5) Hukum sebagai petugas :karena pribadi yang merupakan kalangan yang ada hubungan erat dengan penegak hukum.
6) Hukum sebagai keputusan penguasa : karena hasil proses direksi menyangkut “decision making not strictly govern by legal rules".
7) Hukum sebagai proses pemerintah : karena adanya proses timbal balik berbagai unsur pokok dari sistem kenegaraan.
8) Hukum sebagai sikap tindak (keprilakuan yang teratur) : karena perilaku yang diulang-ulang dengan cara sama serta terus menerus, dengan tujuan yang akan dicapai.
9) Hukum sebagai jaminan nilai : karena adanya jaminan dari konsepsi abstark mengenai apa yang dianggap baik dan benar.
Pengertian hukum adalah seperangkat norma atau kaidah yang memiliki fungsi guna mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan masyarakat agar tercipta kedamaian dan ketentraman di dalam masyarakat.

6. Immanuel Kant
Pengertian hukum adalah seluruh syarat dan aturan-aturan yang dengan ini kehendak bebas dari orang lain, menuruti peraturan hukum mengenai kemerdekaan.

7. Litrecht
Hukum merupakan peraturan-peraturan (berisi perintah dan larangan) yang mengurus tentang tata tertib dalam masyarakat dengan ketentuan harus ditaati oleh warga masyarakat.

8. Austin
Hukum ialah suatu peraturan yang diciptakan untuk memberikan bimbingan kepada makhluk-makhluk yang berakal oleh makhluk berakal yang berkuasa diatasnya.

9. Bambang Sunggono
Hukum diciptakan sebagai subordinasi atau sebuah produk dari kepentingan politik.

10. Karl Max
Pengertian hukum menurut Karl Max merupakan cerminan dari hubungan hukum ekonomis suatu masyarkat di dalam suatu tahap perkembangan tertentu.

11. Sunaryati Hatono
Hukum tidak menyangkut kehidupan pribadi seseorang, akan tetapi mengatur serta menyangkut aktivitas-aktivitas manusia yang ada kaitannya dengan manusia lain.

12. Prof. Dr. Van Kan
Hukum adalah suatu peraturan yang bersifat memaksa yang digunakan untuk mengatur serta melindungi kepentingan orang di dalam masyarakat itu sendiri.

13. E. Meyers
Dalam bukunya yang berjudul De Algemene begrippen van het BurgerlijkRecht, pengertian hukum merupakan segala aturan yang isinya tentang pertimbangan etika kesusilaan, yang ditujukan kepada perilaku atau tingkah laku manusia dalam bermasyarakat serta menjadi pedoman bagi penguasa negara dalam melakukan tugas-tugasnya.

14. Plato
Hukum merupakan segala peraturan yang tersusun dengan baik dan teratur yang mempunyai sifat mengikat hakim dan masyarakat.

15. Borst
Hukum adalah segala peraturan tentang perbuatan manusia dalam kehidupan bermasyarakat, yang mana saat pelaksanaan dapat dipaksakan agar terciptanya keadilan.

16. A.L Goodhart
Hukum adalah peraturan-peraturan yang dipakai oleh pengadilan.

17. Abdulkadir Muhammad
Hukum merupakan suatu peraturan baik tertulis ataupun tidak tertulis serta memiliki sanksi yang tegas terhadap para pelanggar hukum.

18. Abdul Whab Khalaf
Pengertian hukum yaitu suatu tuntutan Allah yang berhubungan dengan perbuatan orang dewasa yang menyangkut perintah, larangan, serta boleh tidaknya untuk melaksanakan atau meninggalkan sesuatu.

19. Aristoteles
Hukum adalah kumpulan peraturan yang tidak hanya bersifat mengikat tapi juga menjadi hakim untuk masyarakat, dimana undang-undang dapat mengawasi hakim dalam menjalankan tugas guna menghukum orang-orang yang melanggar hukum.

20. Duguit
Hukum yaitu suatu tingkah laku anggota masyarakat, aturan yang digunakan di saat tertentu di acuhan oleh masyarakat sebagai suatu jaminan kepentingan bersama bagi orang yang melanggar peraturan.

21. S.M. Amir, S.H
Hukum adalah peraturan-peraturan yang tersusun atas berbagai norma dan sanksi.

22. Thomas Aquinas
Hukum adalah suatu perintah yang asalnya dari masyarakat serta jika terjadi pelanggar hukum, pelanggar tersebut akan diberikan sanksi oleh tetua masyarakat tersebut bersama dengan anggota masyarakatnya.

23. Bellfoid
Hukum adalah sekumpulan aturan yang berlaku di masyarakat guna mengatur tata tertib masyarakat itu sendiri berdasarkan kekuasaan yang ada pada masyarakat.

24. Van Apeldoorn
Hukum ialah peraturan penghubung antar hidup manusia dengan manusia yang lainnya, suatu gejala sosial yang tidak ada masyarakat yang tidak mengenal hukum, sehingga hukum merupakan aspek kebudayaan yaitu kesusilaan, agama, adat, dan kebiasaan.

25. Montesquieu
Hukum ialah suatu gejala sosial serta adanya perbedaan hukum disebabkan oleh politik, sejarah, etnis, perbedaan alam, dan faktor lainnya dari tatanan masyarakat itu sendiri, oleh karena itu hukum negara harus dibandingkan dengan hukum negara lain.

26. Tullius Cicerco
Hukum adalah akal tertinggi yang diciptakan oleh alam kepada setiap manusia guna memutuskan hal-hal boleh dilakukan serta tidak boleh dilakukan.

27. M.H Tirtaatmidja
Pengertian hukum ialah suatu norma yang harus ditaati setiap manusia dalam berperilaku dalam pergaulan hidup bermayarakat dengan ancaman harus mengganti kerugian apabila melanggar aturan karena membahayakan diri pribadi atau harta.

28. J.T.C Sumorangkit, S.H. dan Woerjo Sastropranoto, S.H.
Hukum adalah peraturan yang bersifat memaksa yang menetapkan perilaku manusia di masyarakat yang dibuat oleh badan resmi yang berwajib, pelanggaran atas peraturan-peraturan tersebut akan diambil tindakan yang dikenai hukuman.

29. R. Soeroso
Hukum yaitu sekumpulan peraturan yang dibuat oleh pihak berwenang guna mengatur kehidupan bermasyarakat serta mempunyai ciri memerintah, memaksa, atau melarang dengan memberikan sanksi hukum bagi tiap pelanggarnya.

30. Leon Duguit
Pengertian hukum merupakan seperangkat aturan-aturan tingkah laku para anggota masyarakat, yangmana aturan tersebut harus untuk ditaati oleh setiap orang sebagai sebuah jaminan kepentingan bersama serta apabila dilanggar dapat menimbulkan reaksi bersama terhadap orang yang melakukan pelanggaran tersebut.

31. Wasis Sp
Hukum adalah seperangkat peraturan tertulis ataupun tidak tertulis yang diciptakan pihak berwenang, bersifat memaksa, mengatur serta mengandung sanksi bagi para pelanggarnya. Ditujukan pada perilaku manusia supaya kehidupan setiap orang dalam bermasyarakat dapat terjamin keamanan dan ketertibannya.

32. Phillip S. James
Pengertian hukum adalah suatu tubuh bagi aturan-aturan yang menjadi sebuah petunjuk bagi tingkah laku manusia yang memiliki sifat memaksa.

33. Hugo de Grotius
Hukum adalah peraturan mengenai tindakan moral yang menjamin keadilan pada peraturan-peraturan hukum mengenai kemerdekaan “law is rule of mral astion oblgation to that which is right”.

34. Eugen Ehrlich
Hukum ialah sesuatu yang berkaitan dengan fungsi kemasyarakatan serta sumber hukum hanya dari legal stry and jursprudence dan living law.

35. Prof Achmad Ali
Hukum yaitu seperangkat asas hukum, aturan hukum, norma hukum yang menetapkan serta mangatur setiap perbuatan yang dilarang dan yang benar, diakui oleh negara namun belum tentu dibuat negara yang bersangkutan tetapi belum tentu juga dalam realitasnya berlaku karena terdapat faktor internal “psikologi” serta faktor eksternal “politik, ekonomi, budaya, sosial” yang apabila dilanggar dapat dikenai sanksi.

36. Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja
Hukum ialah keseluruhan kaidah-kaidah dan semua asa yang mengatur pergaulan hidup manusia di dalam masyarkat serta memiliki tujuan hukum guna memelihara ketertiban dan juga meliputi lembaga-lembaga serta proses untuk mewujudkan berlakunya kaidah-kaidah sebagai suatu kenyataan yang ada dalam masyarakat.

37. Soerso
Hukum merupakan suatu himpunan peraturan-peraturan yang diciptakan pihak berwenang yang tujuan hukum untuk mengatur tata tertib kehidupan berciri perintah dan juga larangan yang bersifat memaksa dengan memberikan sanksi bagi para pelanggar hukum.

38. Wiryono Kusumo
Hukum merupakan semua peraturan baik tertulis atau tidak tertulis yang mengatur tata tertib masyarakat dan kepada pelanggar hukum akan dikenai sanksi. Tujuan hukum untuk mangadakan kebahagiaan, keselamatan dan ketertiban dalam masyarakat.

39. Soetandyo Wigjosoebroto
Menurut Soetandyo Wigjosoebroto menyatakan bahwa tidak ada konsep tunggal mengenai pengertian hukum, sebab sebenarnya hukum terdiri atas 3 konsep, antara lain :
1) Hukum sebagai institusi yang riil serta fungsional dalam kehidupan bermasyarakat.
2) Hukum sebagai sebuah kaidah positif yang berlaku pada tempat dan waktu tertentu.
3) Hukum sebagai suatu asas moralitas.

40. Lily Rasjidi
Hukum bukan hanya sekadar norma/kaidah tetapi juga institusi.

41. Satjipto Raharjo
Hukum adalah suatu karya manusia yang berupa norma yanng berisi petunjuk tingkah laku manusia. Hukum adalah cerminan dari kehendak manusia tentang bagaimana seharusnya masyarakat dibina serta kemana masyarakat harus diarahkan. Hukum harus berisi tentang rekaman dari ide yang telah dipilih masyarakat tempat hukum dibuat, ide tersebut adalah ide tentang keadilan.

42. Hans Kelsen
Hukum adalah sebuah ketentuan sosial yang bertujuan untuk mengelola perilaku mutual antar manusia yaitu ketentuan tentang serangkaian peraturan-peraturan yang mengelola perilaku manusia “norma” hukum ialah ketentuan.

43. Grotius
Hukum adalah perbuatan tentang moral yang menjamin keadilan dalam kehidupan bermasyarakat.

Tujuan Hukum

Tujuan hukum memiliki sifat yang universal seperti halnya dengan ketertiban, kesejahteraan, kebahagiaan, ketenteraman, dan kedamaian dalam tata hidup bermasyarakat. Dengan hukum, maka tiap perkara dapat untuk diselesaikan melalui proses pengadilan dengan adanya perantara hakim berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu, tujuan hukum juga untuk menjaga serta mencegah supaya setiap orang tidak menjadi hakim atas dirinya sendiri.

Pada hakekatnya, tujuan hukum ialah manfaat dalam menyalurkan kenikamatan atau kebahagiaan yang besar. Untuk lebih lengkapnya, berikut tujuan hukum menurut beberapa pendapat para ahli :

1. Aristoteles (teori etis)
Tujaun hukum adalah hanya sekedar mencapai keadilan, memberikan sesuatu kepada setiap orang yang menjadi haknya. Disebut dengan teori etis karena hukumnya berisi mengenai adanya kesadaran etis tentang apa yang tidak adil serta apa yang adil.

2. Van Apeldor
Tujuan hukum adalah mengatur pergaulan hidup manusia yang ada dimasyarakat secara damai dengan melindungi kepentingan-kepentingan hukum manusia, seperti kemerdekaan jiwa, kehormatan dan harta benda.

3. Jeremy Bentham (teori utilitis )
Untuk dapat mencapai sebuah kemanfaatan, berarti tujuan hukum harus dapat menjamin kebahagiaan untuk banyak orang atau masyarakat.

4. Purnadi dan Soerjono Soekanto
Tujuan hukum adalah untuk dapat mencapai kedamaian hidup manusia yang didalamnya mencakup ketertiban eksternal antarpribadi serta ketenangan pada internal pribadi.

5. Prof. Subekti S.H
Tujuan hukum adalah untuk menyelenggarakan keadilan dan ketertiban sebagai syarat guna mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan.

6. Geny (D.H.M. Meuvissen: 1994)
Guna mencapai keadailan serta sebagai komponen keadilan untuk kemanfaatan dan kepentingan daya guna.

Ciri-Ciri Hukum

Terdapat larangan dan perintah yang harus ditaati oleh setiap warganya. Apabila tidak mentaati perintah atau melanggar perintah/larangan tersebut, maka dapat dikenakan sanksi. Sanksi tersebut dapat dibedakan dalam sanksi hukum perdata serta sanksi hukum pidana. Berikut pengertian hukum pidana dan pengertian hukum perdata.

Hukum Pidana

Pengertian hukum pidana merupakan suatu hukum yang mengatur mengenai pelanggaran dan tindak kejahatan terhadap kepentingan umum. Pelanggaran tersebut merupakan tindak perbuatan pidana yang ringan sedangkan kejahatan merupakan perbuatan pidana yang berat, serta pelaku keduanya akan diancam dengan hukuman yang merupakan siksaan atau penderitaan bagi yang bersangkutan.

Tujuan hukum pidana antara lain :
1) Menakut-nakuti setiap orang (pelaku kejahatan dan pelanggaran) supaya tidak melakukan perbuatan pidana (sebagai fungsi pencegahan/preventif).

2) Mendidik orang-orang yang telah melakukan tindak pidana supaya menjadi orang yang baik serta dapat diterima dalam masyarakat (fungsi prepesif/kekerasan).

Pengertian Hukum Pidana menurut Moeljatno
Hukum Pidana merupakan keseluruhan ketentuan-ketentuan yang memberikan dasar guna penjatuhan penerapan pidana Pengertian hukum pidana ialah suatu hukum yang mempelajari perbuatan-perbuatan apa saja yang dapat untuk dikenai hukum (berupa pidana) serta hukuman-hukuman apa saja yang dapat dijatuhkan (jenis pidananya).

Hukum Pidana terdiri atas Hukum Pidana Materil (Hukum Pidana) serta Hukum Pidana Formil (Hukum Acara Pidana) Hukum pidana mengatur pelanggaran dan kejahatan terhadap kaidah hukum tentang kepentingan hukum, yaitu :

1) Badan peraturan perundangan negara, seperti : undang-undang, negara, peraturan pemerintah, pejabat negara dalam lembaga pemerintah, lembaga-lembaga negara, pegawai negeri, dan lain sebagainya.

2) Kepentingan hukum tiap individu manusia, seperti : kehormatan, kemerdekaan, jiwa, raga, hak milik, harta benda, dan lain sebagainya.

Jadi hukum pidana yaitu hukum yang mengatur kepentingan umum. Hukum pidana tidak membuat peraturan yang baru, melainkan mengambil peraturan hukum yang lain yang sifatnya kepentingan umum. Setiap serangan atas kepentingan hukum perseorangan disamping menyangkut tentang urusan hukum perdata, juga dapat menjadi urusan hukum pidana, seperti penghinaan, pencurian, dan lain sebagainya.

Hukum pidana bersifat memaksa serta dapat mencegah supaya tidak terjadi tindak perkosaan terhadap hak-hak manusia sebagai anggota dalam kehidupan bermasyarakat.

Hukum Perdata

Pengertian Hukum Perdata menurut Prof. Subekti
Pengertian hukum perdata dalam arti luas yaitu meliputi semua hukum privat materiil, yaitu pokok-pokok yang mengatur kepentingan perseorangan. Hukum perdata dalam arti sempit sebagai lawan dari hukum dagang.

Pengertian hukum perdata merupakan keseluruhan peraturan yang mempelajari tentang hubungan-hubungan antara orang yang satu dengan lainnya dalam hubungan keluarga serta hubungan pergaulan dalam kehidupan bermasyarakat.

Definisi hukum perdata menurut Prof. Abdulkadir Muhammad
Pengertian hukum perdata ialah suatu hukum yang isinya tentang segala peraturan hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang yang satu dengan yang lainnya.
Perbedaan hukum perdata dengan hukum pidana

1. Berdasarkan Isinya
1) Hukum perdata yaitu hukum yang mengatur hubungan-hubungan antara orang yang satu dengan orang lain dengan memberatkan kepentingan perorangan.
2) Hukum pidana yaitu hukum yang mengatur hubungan-hubungan antara seseorang dengan masyarakat yang memiliki tata tertib.

2. Berdasarkan Pelaksaannya
1) Pelanggaran terhadap norma-norma hukum perdata perlu diambil sebuah tindakan oleh pengadilan setelah ada pihak yang dirugikan. Penggugat adalah pihak yang dirugikan.
2) Pelanggaran terhadap norma-norma hukum pidana pada umumnya diambil tindakan oleh pengadilan tanpa adanya pengaduan dari pihak yang dirugikan. Penggugat = jaksa.

3. Berdasarkan Perbedaan menafsirkan
1) Hukum perdata memperbolehkan macam-macam interpretasi.
2) Hukum pidana hanya memperbolehkan untuk ditafsirkan menurut arti kata dalam undang-undang hukum pidana sendiri, hanya dapat mengenal bentuk penafsiran yang ada dalam hukum pidana itu sendiri.

Jenis-Jenis Hukum di Indonesia

Hukum pada umumnya dibagi menjadi dua, hukum publik dan hukum privat. Hukum pidana adalah hukum publik, artinya hukum pidana mengatur tentang hubungan antara para individu dengan masyarakat dan diterapkan bilamana masyarakat tersebut benar-benar membutuhkannya.
Van Hamel menyatakan bahwa hukum pidana berkembang menjadi hukum publik, dimana pelaksanaannya berada di tangan negara, dengan sedikit adanya pengecualian. Pengecualiannya adalah terhadap delik aduan (klacht-delicht). Yang membutuhkan suatu pengaduan (klacht) terlebih dahulu dari pihak-pihak yang dirugikan supaya negara dapat menerapkannya.

Maka hukum pidana saat ini melihat kepentingan khusus para individu bukan menjadi masalah utama. Hukum pidana ialah kepentingan umum. Hubungan antara orang yang bersalah dengan korban bukan merupakan hubungan antara yang dirugikan dengan yang merugikan sebagaimana yang dimaksud dalam hukum perdata, namun hubungan tersebut adalah antara orang yang bersalah dengan pemerintah yang memiliki tugas untuk menjamin kepentingan umum sebagaimana ciri dari Hukum Publik.

Contoh Hukum Privat
Hukum sipil dalam arti luas (Hukum perdata serta hukum dagang).
Hukum sipil dalam arti sempit (Hukum perdata). Dalam bahasa asing diartikan :
1) Hukum sipil : Privatatrecht atau Civilrecht
2) Hukum perdata : Burgerlijkerecht
3) Hukum dagang : Handelsrecht

Contoh hukum Hukum Publik

1. Hukum Tata Negara
Hukum tata negara adalah hukum yang mengatur bentuk serta susunan negara dan hubungan-hubungan kekuasaan antara alat-alat perlengkapan negara satu sama lain dan juga mengatur tentang hubungan pemerintah pusat dengan daerah.

2. Hukum Administrasi Negara (Hukum Tata Usaha Negara)
Hukum ini mengatur tetang tata cara menjalankan tugas (hak dan kewajiban) dari kekuasaan alat-alat perlengkapan negara.

3. Hukum Pidana
Hukum yang mengatur perbuatan yang dilarang serta memberikan pidana kepada yang melanggar dan juga mengatur bagaimana cara untuk mengajukan perkara ke pengadilan. Paul Schlten dan Logemann beranggapan bahwa hukum pidana bukan hukum publik.
4. Hukum Internasional (Perdata dan Publik)
1) Hukum perdata internasional, yaitu suatu hukum yang mengatur tentang hubungan hukum antara warga negara satu bangsa dengan warga negara dari negara yang lain dalam hubungan internasional.
2) Hukum publik internasional, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara negara yang satu dengan negara yang lain dalam hubungan Internasional.

Demikian informasi mengenai pengertian hukum, tujuan hukum, ciri-ciri hukum, hukum pidana, hukum perdata, dan jenis-jenis hukum di Indonesia.

Pengertian HAM, Macam-Macam HAM, Pelanggaran HAM, Lengkap!!

Sejak lahir setiap manusia sudah memiliki hak asasi yang dijunjung tinggi dan diakui oleh semua orang. Hak asasi lebih penting apabila dibandingkan dengan hak seorang penguasa atau raja. Hak asasi berasal dari Tuhan Yang Maha Esa yang diberikan untuk seluruh manusia. Namun, pada masa sekarang ini banyak hak asasi yang dilanggar manusia untuk mempertahankan hak pribadinya.

Pengertian hak adalah suatu kekuasaan dalam melakukan sesuatu atau kepunyaan. Pengertian asasi adalah hal yang utama, dasar. Sehingga pengertian hak asasi manusia (HAM) adalah kepunyaan atau milik yang sifatnya pokok serta melekat pada setiap insan manusia sebagai anugerah yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa. Untuk lebih jelasnya, berikut pengertian HAM.

Pengertian HAM

Pengertian HAM adalah hak-hak sudah dipunyai oleh seseorang sejak masih dalam kandungan. Hak asasi manusia (HAM) dapat berlaku secara universal. Dasar-dasar HAM tertuang dalam deklarasi kemerdekaan Amerika Serikat atau "Declaration of Independence of USA" dan tercantum dalam UUD 1945 Republik Indonesia, seperti pada pasal 27 ayat 1, pasal 31 ayat 1, pasal 28, pasal 29 ayat 2, dan pasal 30 ayat 1.

Di dalam teori perjanjian bernegara, terdapat yang namanya Pactum Unionis dan Pactum Subjectionis. Pactum unionis adalah perjanjian antarindividu yang bertujuan untuk membentuk negara, sedangkan pactum subjectionis adalah perjanjian antara individu dan negara yang dibentuk. Thomas Hobbes mengakui Pactum Subjectionis serta tidak mengakui adanya Pactum Unionis. John Lock mengakui keduanya yaitu Pactum Subjectionis dan Pactum Unionis, sedangkan JJ Roessaeu hanya mengakui Pactum Unionis dan tidak mengakui Pactum Subjectionis.

Ketiga paham tersebut berpendapat demikian. Pada dasarnya teori perjanjian bernegara mengamanahkan adanya perlindungan Hak Asasi Warga Negara yang wajib dijamin oleh penguasa serta bentuk jaminan tersebut haruslah tertuang di dalam konstitusi.

Dalam kaitannya dengan hal-hal tersebut, hak asasi manusia adalah hak fundamental yang tidak dapat dicabut karena ia adalah manusia. HAM yang menjadi rujukan sekarang adalah seperangkat hak-hak yang dikembangkan oleh PBB sejak awal berakhirnya perang dunia II. Sebagai konsekuensinya, negara tidak bisa berkelit untuk tidak melindungi hak asasi manusia yang bukan warga negaranya.

Selama masih menyangkut tentang masalah HAM pada masing-masing negara, tanpa terkecuali, pada tataran tertentu memiliki tanggung jawab, terlebih tentang pemenuhan hak asasi manusia tiap-tiap pribadi yang terdapat pada jurisdiksinya, termasuk orang asing. Oleh sebab itu, pada tataran tertentu akan menjadi salah untuk menyamakan hak asasi manusia dengan hak-hak yang lainnya yang dimiliki oleh tiap-tiap warga negara. Hak asasi manusia sudah dimiliki oleh siapa saja.

Alasan di atas yang dapat menyebabkan hak asasi manusia (HAM) menjadi bagian integral dari tiap-tiap kajian disiplin ilmu hukum internasional. Bukan sesuatu hal yang kontroversial lagi jika suatu komunitas internasional memiliki rasa kepedulian yang serius dan bersifat nyata terhadap isu-isu mengenai hak asasi manusia tingkat domestik.

Peran komunitas internasional yang sangat pokok sebagai sebuah perlindungan HAM karena sifat dan watak HAM itu sendiri adalah mekanisme pertahanan serta perlindungan setiap individu terhadap kekuasaan negara yang rentan untuk disalahgunakan oleh oknum-oknum, sebagaimana yang sering dibuktikan pada sejarah umat manusia sendiri. Berikut contoh pelanggaran HAM :

Contoh Pelanggaran HAM

1. Manipulatif dalam membuat berbagai macam aturan pemilihan umum sesuai keinginan penguasa dan partai otoriter tanpa diikuti oleh rakyat dan juga oposisi.
2. Penyiksaan adalah perbuatan yang mengakibatkan timbulnya rasa sakit baik itu jasmani maupun rohani.
3. Petugas keamanan atau penegak hukum melakukan tindak kekerasan terhadap rakyat dan oposisi.
4. Diskriminasi adalah suatu tindak pembatasan, pengucilan, dan pelecehan yang dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung yang didasarkan pada perbedaan manusia suku, agama ras, dan etnis.
5. Menghambat serta membatasi dalam berpendapat, berkumpul, dan kebebasan pers bagi hak rakyat dan oposisi.
6. Penindasan dan merampas hak-hak rakyat serta oposisi dengan cara yang sewenang-wenang.
7. Hukum diperlakukan dengan tidak adil dan tidak manusiawi.

Pengertian Hak Asasi Manusia Menurut Para Ahli

1. UU No. 39 Tahun 1999
HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat setiap keberadaan manusia yang merupakan makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Hak adalah anugerah-Nya yang harus untuk dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang untuk kehormatan dan perlindungan harkat martabat manusia.
2. John Locke
Menurut John Locke, pengertian HAM adalah hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Esa yang bersifat kodrati. Artinya hak yang dimiliki oleh setiap manusia menurut kodratnya serta tidak dapat dipisahkan hakikatnya, sehingga bersifat suci.
3. David Beetham dan Kevin Boyle
Hak asasi manusia dan kebebasan fundamental merupakan suatu hak-hak individual serta berasal dari berbagai macam kebutuhan dan kapasitas-kapasitas manusia.
4. Haar Tilar
HAM merupakan hak yang melekat pada diri tiap insan manusia, apabila tiap insan tersebut tidak mempunyai hak-hak itu maka tidak bisa hidup seperti manusia. Hak tersebut didapatkan sejak lahir ke dunia.
5. Prof. Koentjoro Poerbopranoto
Hak asasi manusia adalah hak yang sifatnya mendasar. Hak yang sudah dimiliki oleh setiap manusia dengan berdasarkan kodratnya yang tidak dapat dipisahkan sehingga HAM sifatnya adalah suci.
6. Mahfudz M.D.
Pengertian HAM merupakan hak yang melekat pada martabat setiap manusia dan juga hak tersebut sudah dibawa sejak lahir ke dunia serta pada hakikatnya hak tersebut mempunyai sifat kodrati.
7. Muladi
Pengertian hak asasi manusia adalah segala hak mendasar atau hak mendasar yang sudah melekat pada diri setiap manusia dalam kehidupannya.
8. Peter R. Baehr
Hak asasi manusia adalah hak dasar yang sifatnya mutlak dan harus dimiliki oleh setiap manusia di dunia yang bertujuan untuk perkembangan dirinya.
9. Karel Vasak
Hak asasi manusia merupakan 3 generasi yang didapat dari adanya revolusi Prancis. Karel Vasak mengistilahkan generasi tersebut karena yang dimaksud untuk merujuk pada inti dan ruang lingkup dari hak menjadi sebuah prioritas utama dalam kurun waktu tertentu.
10. Miriam Budiarjo
Hak asasi manusia adalah hak yang harus dimiliki oleh setiap orang yang dibawa sejak ia lahir ke dunia dan hak tersebut sifatnya universal, hal ini karena hak dimiliki tanpa adanya perbedaan ras, agama, kelamin, suku, budaya, dan lain sebagainya.
11. C. de Rover
Pengertian HAM adalah hak hukum yang harus dimiliki oleh setiap orang sebagai seorang manusia. Hak tersebut mempunyai sifat universal dan dimiliki setiap orang. Hak asasi manusia seringkali dilanggar, namun hak tersebut tidak akan pernah untuk dihapuskan. Hak asasi adalah hak hukum, hal ini mengandung arti bahwa hak tersebut merupakan hukum. Hak asasi manusia sendiri dilindungi oleh adanya konstitusi dan hukum nasional negara-negara di dunia. Hak asasi manusia adalah hak dasar yang dibawa oleh tiap-tiap manusia sejak lahir yang merupakan sebuah anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Hak asasi manusia haruslah dijunjung tinggi, dilindungi, dan dihormati. Hak asasi manusia memiliki sifat universal dan abadi.
12. Austin-Ranney
Pengertian HAM adalah suatu ruang kebebasan yang diberikan bagi setiap individu yang dirumuskan dengan rinci dan jelas di dalam konstitusi serta dijamin pelaksanaannya oleh pemerintah.
13. A.J.M. Milne
Pengertian HAM adalah hak yang sudah dimiliki oleh semua manusia di dunia, di segala masa, serta di segala tempat karena keutamaan keberadaannya adalah sebagai seorang manusia.
14. Franz Magnis Suseno
Hak asasi manusia merupakan hak-hak yang dimiliki setiap manusia dan bukan karena diberikan oleh masyarakat itu sendiri. Bukan karena adanya hukum positif yang berlaku, namun dengan berdasarkan martabatnya sebagai manusia. Manusia mempunyai HAM karena ia adalah manusia.
15. Oemar Seno Adji
Pengertian hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada setiap martabat manusia sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai sifat tidak boleh untuk dilanggar oleh siapapun.
16. G.J Wolhos
Pengertian HAM adalah hak-hak yang sudah mengakar dan melekat dalam diri setiap manusia dan tidak boleh dihilangkan, hal ini karena menghilangkan hak asasi manusia orang lain sama saja dengan menghilangkan derajat kemanusiaan.
17. Leah Kevin
Konsepsi tentang HAM mempunyai dua makna dasar. Yang pertama adalah hak-hak hakiki dan tidak dapat dipisahkan menjadi hak seseorang hanya karena dia adalah manusia. Hak tersebut adalah hak moral yang berasal dari keberadaannya sebagai manusia. Makna yang kedua dari HAM yaitu merupakan hak-hak hukum, baik secara nasional maupun internasional.
18. Komnas HAM
HAM merupakan Hak asasi manusia yang mencakup berbagai bidang-bidang kehidupan manusia, baik itu sipil, kebudayaan, politik, sosial, ataupun ekonomi. Berbagai bidang tersebut tidak dapat untuk dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Hak-hak asasi politik dan sipil tidak memiliki jika rakyat masih bergelut dengan penderitaan dan kemiskinan. Akan tetapi, pada lain pihak persoalan tentang keamanan, kemiskinan, dan alasan lainnya tidak dapat digunakan guna melakukan pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia dan kebebasan politik serta sosial masyarakat. HAM tidak mendukung individualisme, melainkan membendungnya dengan melindunginya individu, kelompok, atau golongan, di tengah kekerasan kehidupan yang modern. Hak asasi manusia adalah suatu tanda solidaritas yang sifatnya nyata dari suatu bangsa dengan warganya yang lemah.

Ciri Khusus Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia (HAM) mempunyai ciri-ciri khusus apabila dibandingkan dengan hak-hak yang lainnya. Berikut ciri-ciri khusus hak asasi manusia :

1. Tidak dapat dicabut, hak asasi manusia tidak dapat dihilangkan atau diserahkan.
2. Tidak dapat dibagi, semua orang berhak mendapatkan semua hak, baik itu hak sipil, ekonomi, sosial, politik, maupun budaya.
3. Hakiki, HAM adalah hak asasi semua manusia yang sudah ada saat manusia itu lahir.
4. Universal, HAM berlaku bagi semua orang tanpa memandang suku, jenis kelamin, status, atau perbedaan lainnya. Persamaan adalah salah satu dari ide-ide hak asasi manusia yang mendasar.

Macam-Macam HAM

Terdapat bermacam-macam hak asasi manusia dan secara garis besar, HAM digolongkan menjadi 6 macam. Berikut macam-macam HAM.

1. Hak Asasi Pribadi
Hak asasi pribadi merupakan hak yang masih berhubungan erat dengan kehidupan pribadi manusia. Contoh hak asasi pribadi antara lain :
• Hak kebebasan untuk bepergian, bergerak, dan berpindah-pindah tempat.
• Hak kebebasan untuk menyatakan atau mengeluarkan pendapat.
• Hak kebebasan untuk memilih dan aktif dalam berorganisasi.
• Hak kebebasan dalam memeluk, memilih, dan menjalankan agama yang diyakininya.
2. Hak Asasi Politik
Hak asasi politik merupakan hak yang berhubungan erat dengan kehidupan politik. Contoh hak asasi politik antara lain :
• Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan umum.
• Hak untuk ikut serta dalam kegiatan-kegiatan pemerintahan.
• Hak untuk membuat dan mendirikan partai politik serta mendirikan organisasi politik yang lainnya.
• Hak dalam membuat dan mengajukan sebuah usulan petisi.
3. Hak Asasi Hukum
Hak asasi hukum merupakan kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, adalah hak yang berhubungan erat dengan kehidupan-kehidupan hukum dan pemerintahan. Contoh hak asasi hukum antara lain :
• Hak mendapatkan perlakuan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan.
• Hak menjadi seorang pegawai negeri sipil (PNS).
• Hak mendapatkan layanan dan perlindungan hukum.
4. Hak Asasi Ekonomi
Hak asasi ekonomi adalah hak yang berhubungan erat dengan kegiatan-kegiatan perekonomian. Contoh hak asasi ekonomi antara lain :
• Hak dalam melakukan berbagai macam kegiatan jual beli.
• Hak dalam mengadakan sebuah perjanjian kontrak.
• Hak dalam menyelenggarakan kegiatan utang piutang atau sewa-menyewa.
• Hak untuk memiliki sesuatu.
• Hak mendapatkan dan memiliki pekerjaan layak.
5. Hak Asasi Peradilan
Hak asasi peradilan adalah hak untuk diperlakukan sama dalam tata cara pengadilan. Contoh hak asasi peradilan antara lain :
• Hak mendapatkan pembelaan hukum di pengadilan.
• Hak persamaan dalam perlakuan penyelidikan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan di muka hukum.
6. Hak Asasi Sosial Budaya
Hak asasi sosial budaya adalah hak yang berhubungan erat dengan kehidupan bermasyarakat. Contoh hak asasi sosial budaya antara lain :
• Hak menentukan, memilih, dan mendapatkan pendidikan.
• Hak mendapatkan pengajaran.
• Hak untuk mengembangkan budaya sesuai dengan bakat dan minat.

Pengertian HAM merupakan hak dasar yang dimiliki oleh semua manusia. Sejak lahir, setiap manusia atau individu sudah memilikinya yang merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Tentunya dalam kalangan masyarakat, kita seharusnya dapat menghormati hak-hak orang lain. Namun, pada kenyataannya masih banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran yang berhubungan dengan masalah hak asasi manusia.

Apabila dilihat pada masa lampau juga sudah banyak terdapat peristiwa-peristiwa yang menyalahi hak asasi manusia, seperti penjajahan yang dilakukan oleh Belanda dan Jepang terhadap Indonesia.

Selain itu juga masih banyak berbagai contoh lainnya yang sudah banyak terjadi setelah Indonesia merdeka. Terdapat diantaranya bahkan sampai menimbulkan banyak korban jiwa. Berikut beberapa contoh tentang penyelewengan hak asasi manusia yang pernah terjadi di Indonesia. Yang mungkin sampai saat ini banyak yang masih tanda tanya.

Pelanggaran HAM di Indonesia

1. Kasus tragedi 1965-1966

Beberapa jenderal telah dibunuh dalam peristiwa yang dikenal dengan 30 September 1965. Pemerintahan pada masa orde baru menuduh Partai Komunis Indonesia (PKI) sebagai dalang penyebab masalahnya. Kemudian pemerintah pada masa itu membubarkan organisasi Partai Komunis Indonesia (PKI) dan melakukan razia-razia terhadap para simpatisan partai tersebut.

Razia tersebut sekarang dikenal dengan operasi pembersihan partai komunis Indonesia (PKI). Komnas HAM memperkirakan bahwa terdapat setidaknya 500.000 hingga 3 juta warga tewas dibunuh. Ribuan warga yang lainnya diasingkan dan jutaan orang lainnya hidup dibawah bayang-bayang ‘cap PKI’ sampai bertahun-tahun lamanya.

Dalam peristiwa yang terjadi tersebut, Komnas HAM malah balik menuding Komando Operasi Pemulihan Kemanan dan panglima-panglima militer di daerah yang menjabat saat itu sebagai pihak yang bertanggung jawab atas kejadian yang terjadi.

Hingga saat ini, kasus tragedi 1965-1966 masih ditangani oleh Kejaksaan Agung. Namun penanganannya sangat lamban dan pada tahun 2013 lalu, Kejaksaan agung mengembalikan berkas-berkas tersebut kepada Komnas HAM, dengan alasan bahwa data-data yang di dapat kurang lengkap.

2. Kasus penembakan misterius (Petrus) pada tahun 1982-1985

Penembakan misterius (Petrus) alias operasi clurit adalah operasi rahasia yang dilakukan mantan Presiden Soeharto dengan dalih guna mengatasi tingkat kejahatan yang tinggi saat itu.

Operasi tersebut meliputi operasi-operasi penangkapan dan pembunuhan yang dilakukan terhadap orang yang dianggap mengganggu keamanan masyarakat dan ketentraman, khususnya Jakarta dan Jawa Tengah. Pelakunya tidak pernah tertangkap, tidak jelas, dan tidak pernah diadili.

Hasil dari adanya operasi clurit adalah sebanyak 532 orang tewas pada tahun 1983. Dari jumlah tersebut, sebanyak 367 orang tewas karena luka tembakan. Kemudian tahun 1984, terdapat sekitar 107 orang tewas serta dian­­taranya 15 orang tewas akibat ditembak. Setahun kemudian, tercatat 74 orang tewas dan 28 dian­taranya tewas akibat ditembak.

Korban ‘Tembakan Misterius’ tersebut selalu ditemukan dalam keadaan tangan dan juga lehernya te­ri­kat. Sebagian besar korbannya juga dimasukkan ke karung dan ditinggal di depan rumah, buang ke sungai, pinggir jalan, la­ut, dan hutan

3. Tragedi Semanggi dan Kerusuhan pada Mei Tahun 1998

Pada tanggal 13 hingga 15 Mei 1998, terjadi kerusuhan massif yang di hampir seluruh tanah air. Puncaknya ada di Jakarta. Kerusuhan ini diawali dengan adanya kondisi krisis finansial Asia yang semakin memburuk. Dipicu oleh tewasnya empat anggota mahasiswa Universitas Trisakti yang terkena tembakan pada saat demonstrasi 12 Mei tahun 1998.

Dalam proses hukumnya, Kejaksaan Agung menyatakan bahwa kasus tersebut dapat untuk ditindak lanjuti jika ada rekomendasi DPR ke Presiden. Karena belum adanya rekomendasi tersebut, maka Kejaksaan Agung mengembalikan berkas-berkas penyelidikan kepada Komnas HAM. Namun, Kejaksaan Agung beralasan bahwa kasus tersebut tidak dapat ditindak lanjuti karena DPR sudah memutuskannya bahwa tidak terdapat pelanggaran hak asasi manusia berat di dalamnya.

Kejaksaan Agung juga beranggapan bahwa kasus penembakan Trisakti tersebut sudah diputus oleh Pengadilan Militer pada tahun 1999, sehingga tidak perlu untuk diadili yang kedua kalinya.

4. Kasus terbunuhnya aktivis HAM bernama Munir Said Thalib

Aktivis HAM bernama Munir Said Thalib ditemukan meninggal dalam pesawat jurusan Jakarta-Amsterdam, pada 7 September 2004. Pada saat itu, Munir Said Thalib berumur 38 tahun. Munir Said Thalib adalah seorang aktivis HAM yang paling vokal di tanah air. Jabatan terakhirnya adalah sebagai Direktur Eksekutif Lembaga Pemantau HAM Indonesia Imparsial.

Saat menjabat Dewan Kontras, namanya mencuat sebagai pejuang untuk orang-orang hilang yang diculik pada masa itu. Pada saat itu, Munir Said Thalib membela aktivis-aktivis yang merupakan korban penculikan Tim Mawar dari Kopasus Tentara Nasional Indonesia. Saat era Soeharto jatuh tidak menjadi presiden lagi, penculikan itu menjadi sebuah alasan dalam pencopotan Danjen Kopassus Prabowo Subianto dan diadilinya anggota-anggota tim Mawar.

Namun, hinggat saat ini, kasus tersebut hanya mengadili pilot dari maskapai Garuda bernama Pollycarpus Budihari Priyanto. Polly mendapatkan vonis penjara selama 14 tahun karena terbukti menjadi salah satu pelaku yang meracuni Munir dalam penerbangan menuju ke Amsterdam. Namun, hingga saat ini juga sudah banyak pihak yang meragukan bahwa Polly bukanlah otak pembunuhan tersebut.

5. Tragedi Wamena Berdarah pada tanggal 4 April 2003

Tragedi Wamena berdarah yang terjadi tanggal 4 April 2003 pukul 01.00 waktu Papua. Terdapat sekelompok massa tidak dikenal membobol gudang bersenjata Markas Kodim 1702/Wamena. Penyerangan tersebut menewaskan dua anggota Kodim, yaitu Prajurit Ruben Kana dan Lettu TNI AD Napitupulu yang merupakan penjaga gudang senjata. Kelompok penyerang tersebut diduga membawa lari sejumlah amunisi dan senjata. Pada saat pengejaran terhadap pelaku pembobolan gedung bersenjata, aparat TNI-Polri diduga melakukan penyiksaan, penyisiran, pengkapan, dan perampasan secara paksa sehingga menimbukan korban jiwa dan pengungsian penduduk dilakukan secara paksa.

Terdapat 42 orang meninggal dunia karena kelaparan dan 15 orang menjadi korban perampasan. Komnas HAM menemukan adanya pemaksaan penandatanganan surat pernyataan serta perusakan fasilitas-fasilitas umum. Proses hukum kasus ini masih buntu. Terjadi tarik ulur antara Komnas HAM dengan Kejaksaan Agung. Sedangkan tersangka terus dapat menikmati hidupnya tanpa tersentuh hukum sekalipun, mendapatkan kehormatan sebagai pahlawan, serta mendapatkan kenaikan pangkat dan promosi jabatan.

Dalam perwujudannya, hak asasi manusia (HAM) tidak mampu dilaksanakan secara mutlak, sebab melanggar hak asasi orang lain. Untuk memperjuangkan hak sendiri dengan mengabaikan hak-hak orang lain adalah tindakan yang sangat tidak terpuji. Kita harus menyadari bahwasannya hak asasi kita selalu berbatasan dengan hak-hak asasi orang lain, oleh sebab itulah ketaatan terhadap peraturan menjadi sangat penting. Itulah pengertian HAM, macam-macam HAM, dan contoh pelanggaran HAM.